KabarinBekasi, CIKARANG PUSAT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPI mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan pembangunan ilegal Puskesmas Sukasejati kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi. Pasalnya, meski telah dua kali melakukan audiensi, KOMPI mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Persoalan itu kembali disuarakan KOMPI dalam aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak Kejari Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati tahun anggaran 2025 yang menelan anggaran Rp7,1 miliar.
Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, mengatakan pihaknya telah beberapa kali mempertanyakan perkembangan laporan tersebut melalui audiensi dengan pihak kejaksaan. Namun, menurutnya, jawaban yang diterima masih sebatas keterangan bahwa laporan sedang dalam proses.
“Kami menginginkan pemeriksaan ini dilanjutkan. Kalau memang belum cukup bukti, kejaksaan juga harus menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali. Kami sudah dua kali beraudiensi, jawabannya masih dalam proses. Kami kirimkan lagi laporan, jawabannya juga masih sama,” ujar Rouf kepada awak media.
Menurut Rouf, KOMPI menilai persoalan pembangunan Puskesmas Sukasejati tidak bisa dilepaskan dari kejelasan status kepemilikan lahan. Pihaknya mempertanyakan dasar hukum Pemkab Bekasi menggunakan lahan yang disebut belum memiliki alas hak kepemilikan yang jelas untuk mendirikan bangunan fasilitas publik.
Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya memastikan seluruh persyaratan administrasi dan legalitas tanah diselesaikan sebelum memulai pembangunan, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
KOMPI juga menyinggung sejumlah perkara sengketa lahan yang sebelumnya melibatkan Pemkab Bekasi. Menurut Rouf, terdapat pengalaman pemerintah daerah menghadapi gugatan pemilik lahan dan kalah dalam persidangan. Karena itu, ia meminta persoalan legalitas tanah menjadi perhatian serius agar tidak kembali menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian keuangan daerah.
“Kami menganggap bangunan yang belum memiliki alas hak yang jelas tidak boleh dibangun oleh pemerintah daerah. Sudah puluhan kali Pemda digugat oleh pemilik lahan dan kalah di persidangan. Seharusnya pengalaman itu menjadi pelajaran agar pembangunan pada tahun-tahun berikutnya tidak dilakukan sebelum status kepemilikan tanah dibereskan,” tegasnya.
Lebih jauh, KOMPI meminta Pemkab Bekasi melakukan pembenahan dalam tata kelola pembangunan daerah. Setiap proyek fisik yang dibiayai APBD, menurut mereka, harus memiliki dasar kepemilikan atau penguasaan lahan yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Rouf bahkan membandingkan ketegasan pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan milik masyarakat dengan pengawasan terhadap bangunan yang didirikan menggunakan anggaran pemerintah.
“Tentu LSM KOMPI menuntut perbaikan di Kabupaten Bekasi. Setiap bangunan dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah harus jelas dan mempunyai alas hak atas bangunan tersebut. Jangan sampai bangunan masyarakat yang tidak memiliki izin dibongkar, sementara ketika ada persoalan pada bangunan pemerintah justru dibiarkan,” ungkapnya.
Dalam tuntutannya, KOMPI juga menyoroti peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta bagian pengelolaan aset daerah. Mereka meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan legalitas lahan sebelum proses pembangunan dan pengadaan pekerjaan dimulai.
Rouf menilai pengecekan status aset dan alas hak tanah semestinya menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan proyek. Dengan demikian, persoalan administrasi tidak muncul setelah bangunan selesai dikerjakan dan anggaran pemerintah telanjur direalisasikan.
“Seharusnya sebelum memulai pembangunan, dinas terkait mempertanyakan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah menjadi aset Kabupaten Bekasi atau belum. Kalau belum, harus dibereskan dulu izin dan alas haknya. Jangan sampai prosesnya justru dibalik,” katanya.
Ia berharap Pemkab Bekasi lebih berhati-hati dan teliti dalam mengelola anggaran pembangunan, khususnya menyangkut administrasi dan legalitas lahan. Menurutnya, besarnya nilai anggaran harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum.(kb)

