BEKASI – Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam perkara dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasional (KSO) migas dengan PT Pertamina EP belum terlaksana. Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Ketidakhadiran tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Menurutnya, Wali Kota Bekasi telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan untuk pekan depan.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir. Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” ujar Anang di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Tri Adhianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami perkara dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kota Bekasi (Perseroda).
KSO Migas Periode 2009–2024 Jadi Sorotan
Perkara ini berkaitan dengan kerja sama operasional antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP dalam pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi selama periode 2009–2024.
Dalam proses penyidikan, Kejagung menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk persoalan mekanisme perizinan. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan tidak terpenuhinya persetujuan DPRD serta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut dugaan penyimpangan tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, termasuk perusahaan daerah dan Pertamina.
Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp2 Triliun
Besarnya nilai kerugian dalam perkara ini menjadi perhatian tersendiri. Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.
Nilai tersebut mencakup dampak kerugian yang diduga dialami perusahaan daerah maupun pihak Pertamina akibat pelaksanaan kerja sama tersebut.
Sebelumnya, penyidik Jampidsus juga telah mengambil alih penanganan perkara dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan KSO telah dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian.
Hingga kini, penyidik masih mendalami perkara dengan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kerja sama tersebut.
Transparansi Pengelolaan BUMD Jadi Perhatian Publik
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Sebab, pengelolaan perusahaan daerah berkaitan erat dengan aset dan kepentingan publik.
Masyarakat tentu berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional dan terbuka, sehingga persoalan yang terjadi dapat terungkap secara jelas serta memberikan kepastian hukum.
Permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan Wali Kota Bekasi untuk pekan depan menjadi perkembangan berikutnya yang dinantikan dalam proses penyidikan perkara ini.
Perlu ditegaskan, pemeriksaan terhadap Tri Adhianto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dugaan penyimpangan dalam perkara KSO migas tersebut masih dalam proses penyidikan dan seluruh pihak tetap harus menjunjung asas praduga tidak bersalah. (red)

