BEKASI – Pengusutan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi memasuki babak baru. Kali ini, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, sebagai saksi dalam perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Namun, pemeriksaan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung tersebut belum terlaksana. Tri Adhianto tidak hadir dan melalui surat resmi meminta agar jadwal pemeriksaannya diundur hingga pekan depan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran tersebut sekaligus menyampaikan bahwa pihaknya menerima permohonan penjadwalan ulang.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” ujar Anang sebagaimana dikutip dari keterangan kepada wartawan.
Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas Tri Adhianto sebagai saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
Kerja Sama 15 Tahun Jadi Fokus Penyelidikan
Perkara ini berkaitan dengan kerja sama pengelolaan sejumlah sumur minyak antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang berlangsung selama 15 tahun, yakni periode 2009–2024.
Dalam proses penyidikan, Kejagung mendalami dugaan penyimpangan mekanisme kerja sama, khususnya terkait aspek perizinan dan tata kelola perusahaan daerah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu dugaan penyimpangan berkaitan dengan tidak adanya persetujuan DPRD serta tidak dilibatkannya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mekanisme perizinan.
Dugaan pelanggaran tersebut menjadi bagian dari materi yang terus didalami penyidik untuk mengungkap proses pelaksanaan kerja sama.
Dugaan Kerugian Negara Capai Rp2 Triliun
Besarnya nilai dugaan kerugian negara menjadi salah satu perhatian dalam perkara ini. Kejagung memperkirakan penyimpangan tata kelola kerja sama migas tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.
Dampaknya diduga tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah, tetapi juga pihak PT Pertamina EP.
Anang menjelaskan, kerugian tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan para pihak yang terlibat dalam kerja sama, termasuk beban yang ditanggung perusahaan daerah.
Saat ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.
Transparansi Pengelolaan BUMD Jadi Sorotan
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BUMD memiliki peran strategis dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Karena itu, setiap kerja sama bisnis yang melibatkan aset maupun kepentingan daerah perlu dijalankan dengan pengawasan yang memadai agar manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan Kejagung, termasuk agenda pemeriksaan ulang Wali Kota Bekasi yang diminta dijadwalkan pada pekan depan.
Perlu ditegaskan, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak tetap harus dihormati hak-haknya sesuai asas praduga tidak bersalah. (wan)

