Bram Ananthaku: Komitmen Pj Bupati Bekasi Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Harus Dibuktikan
Pengamat Kebijakan Publik INSPIRASI DAN SIAP Bram Ananthaku

CIKARANG PUSAT – Rencana Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengisi kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di sambut baik pengamat kebijakan publik INSPIRASI DAN SIAP Bram Ananthaku.

“Saya mengapresiasi langkah Pj Bupati dalam mengisi kekosongan jabatan saat ini. Apalagi Pj Bupati usai menggelar zoom metting dengan Gubernur Jabar bersama para ASN di hadapan awak media menyampaikan akan menempatkan ASN tanpa ada Transaksional,” ujarnya kepada KabarinBekasi.com, Senin (30/08/2021)

Menurut bram, langkah Pj Bupati Bekasi diakui sudah sangat cukup bagus untuk di terapkan di kabupaten bekasi, hanya saja dalam hal ini harus ada sikap terbuka. Karena hal yang di sebut good governance itu (pemerintahan yang baik) harus memiliki kriteria yang jelas.

“Jadi pada saat merekrutnya calon pejabat yang akan di tempatkan harus melihat kejelasan karir, gaya kepemimpinan yang demokratis, manajemen berdasarkan sasaran, reka bangun tugas (memiliki wawasan yang revolusioner),” kata dia.

“Jadi penempatan ASN bukan hanya berdasarkan kata entar atau nanti, karena selama ini yang terjadi di kabupaten bekasi seperti itu. Kemudian memperkaya kejiwaan, lalu punya wawasan yang cukup tinggi dalam memiliki mutu kekaryaan yang tinggi,” sambung dia.

Dari pengalaman yang ada selama ini, beber bram banyak pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten bekasi tidak memiliki yang namanya pusat pelayanan informasi berupa portal website dinas yang di pimpin nya.

“Padahal dengan sarana informasi ini dapat menjadi bahan edukasi dan sarana infomasi bagi masyarakat luas. Tetapi itu tidak pernah ada dan tidak berfungsi bahkan ter update,” bebernya.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan harus bisa lebih selektif dalam memilih, mengangkat, serta menganalisa calon calon yang akan di tempatkan di bawahnya. Artinya dalam hal ini harus berpatokan pada participatory development dan human rigth, dimana orangnya harus jelas begitu juga demokrasinya.

“Kita sendiri tidak pernah tahu selama ini proses recruitment itu, semisal si A menjabat di dinas A kemudian rangkap jabatan di dinas B lalu dinas C dan lain nya. Memang di pemda ini ga ada lagi kah ASN yang layak, cakap dan pantas menduduki jabatan yang di maksudkan,” pungkasnya. (dj)