Belanja Modal Kabupaten Bekasi Baru 19 Persen, Pemkab Diminta Gaspol Jelang Akhir Tahun
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin saat memberikan amanat pada Apel Pagi di Plaza Pemkab Bekasi, Senin (05/10).

Kabarinbekasi.com, Cikarang Pusat — Waktu untuk menghabiskan anggaran 2026 tinggal tersisa beberapa bulan. Namun hingga 4 Oktober, realisasi belanja daerah Kabupaten Bekasi baru mencapai Rp4,2 triliun atau 55,31 persen dari total target Rp7,7 triliun.

Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi. Memasuki triwulan terakhir 2026, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program sekaligus mengoptimalkan serapan anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mengatakan percepatan dibutuhkan agar kegiatan yang telah direncanakan tidak menumpuk di penghujung tahun.

“Untuk kegiatan 2026, ini sudah berjalan dan memasuki triwulan akhir. Saya berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk terus mengoptimalkan serapan anggaran,” ujar Endin dalam amanat Apel Pagi di Plaza Pemkab Bekasi, Senin, 5 Oktober 2026.

Jika dirinci, belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi terbesar. Hingga 4 Oktober, anggarannya telah terserap Rp2,3 triliun atau 66,16 persen dari pagu Rp3,5 triliun.

Belanja lainnya menyusul dengan realisasi Rp657 miliar atau 61,18 persen dari target Rp1 triliun. Sementara belanja barang dan jasa baru mencapai Rp1,08 triliun atau 48,81 persen dari pagu Rp2,2 triliun.

Komponen yang paling rendah penyerapannya adalah belanja modal. Dari alokasi Rp849 miliar, realisasinya baru Rp164 miliar atau sekitar 19,36 persen.

Angka tersebut membuat percepatan belanja modal menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera dituntaskan pemerintah daerah. Belanja modal umumnya berkaitan dengan pembangunan atau pengadaan aset yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka lebih panjang.

Di sisi lain, Pemkab Bekasi juga mulai menyiapkan pelaksanaan anggaran perubahan setelah proses pengesahan rampung. Perangkat daerah yang memiliki kegiatan dalam anggaran perubahan diminta tidak menunggu hingga mendekati akhir tahun.

Endin meminta perangkat daerah segera menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta jadwal pelaksanaan kegiatan.

“Untuk selanjutnya perubahan anggaran, kita sudah melaksanakan pengesahan sehingga diharapkan bagi perangkat daerah yang melaksanakan anggaran perubahan segera mempersiapkan RUP, kemudian membuat jadwal. Insya Allah di bulan Oktober ini kegiatan sudah bisa dilaksanakan,” katanya.

Endin juga mengingatkan agar percepatan tidak sekadar mengejar angka serapan. Setiap kegiatan tetap harus berjalan sesuai target, jadwal, serta ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, semakin cepat kegiatan dilaksanakan, semakin besar pula peluang pemerintah daerah memastikan program yang telah dianggarkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebelum tahun anggaran 2026 berakhir. (red)