Kabarinbekasi.com, Serang Baru – Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bekasi menyisakan persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, warga yang masih bertahan di tanah leluhurnya menghadapi keterbatasan akses jalan hingga terhentinya aliran listrik.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, turun langsung menemui warga dan memastikan pemerintah daerah akan mengawal pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan kawasan industri.
Saat mengunjungi kediaman salah seorang warga, Hilah, pada Sabtu (21/11/2026), Asep menegaskan bahwa persoalan Kampung Nambo bukan semata-mata menyangkut pembebasan lahan. Ada aspek kemanusiaan dan ikatan emosional terhadap tanah peninggalan keluarga yang juga perlu dihormati.
Bagi sebagian warga, tanah tersebut bukan sekadar aset bernilai ekonomi, melainkan tempat tinggal yang menyimpan sejarah dan menjadi bagian dari kehidupan keluarga selama bertahun-tahun.
“Kalau dihitung secara materi, mungkin nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, Bu Hilah tidak melihat persoalan dari sisi materi. Yang beliau inginkan adalah bisa tetap tinggal di tanah leluhurnya hingga akhir hayat,” ujar Asep.
Pembangunan Industri Harus Tetap Memperhatikan Hak Warga
Pemkab Bekasi menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang masih bermukim di sekitarnya.
Karena itu, Asep meminta agar akses jalan lingkungan dan jaringan listrik yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan warga segera dipulihkan. Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan, PT Wahana Karya Sukses Mandiri (WKSM), agar warga kembali mendapatkan akses jalan yang layak dan penerangan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Insyaallah, dalam waktu dekat rumah Bu Hilah akan kita upayakan kembali mendapatkan penerangan. Saya juga akan meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan akses jalan, sehingga Bu Hilah dan keluarganya bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ungkapnya.
Dalam upaya penyelesaian tersebut, Asep juga mengapresiasi komitmen perwakilan perusahaan yang menyatakan kesediaannya membantu penyediaan akses jalan dan penerangan bagi warga.
Cari Solusi Tanpa Mengabaikan Kepentingan Masyarakat
Sebelumnya, Pemkab Bekasi telah mempertemukan pihak pengembang, DPRD Kabupaten Bekasi Komisi III, serta perangkat daerah terkait untuk membahas persoalan pembebasan lahan di Kampung Nambo.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mendorong penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah. Pihak pengembang juga menyampaikan sejumlah opsi terkait pembebasan lahan maupun kemungkinan penyesuaian rencana tata ruang apabila warga memilih mempertahankan tanahnya.
Pemkab Bekasi selanjutnya akan mengawal koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan kawasan industri dan pemenuhan hak masyarakat perlu berjalan beriringan. Kehadiran investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar warga yang tinggal di sekitarnya.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus berupaya menjaga hak-hak keluarga kita agar tetap terpenuhi. Mudah-mudahan persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga semua pihak bisa hidup berdampingan secara aman, nyaman, dan damai,” pungkas Asep.
Upaya penyelesaian persoalan Kampung Nambo diharapkan menjadi langkah nyata bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan kawasan dan investasi, tetapi juga tentang memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak untuk hidup dengan aman, layak, dan bermartabat. (wan)

