KabarinBekasi, BOJONGMANGU — Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen kuat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penyambutan dan partisipasi aktif pada kegiatan Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusung tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.”
Kegiatan berlangsung bersamaan dengan program Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Bojongmangu, pada Minggu (6/7).
Roadshow KPK hadir sebagai simbol sekaligus sarana edukatif yang menjangkau langsung masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi, menanamkan budaya integritas sejak dini, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kegiatan ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk meneguhkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati Ade di hadapan masyarakat Bojongmangu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya pendekatan edukatif dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki pemahaman yang benar mengenai bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan serta kesejahteraan bersama.
“Melalui berbagai kegiatan hari ini, mulai dari edukasi antikorupsi, BOTRAM, hingga nonton bareng film antikorupsi, saya berharap semangat antikorupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar meresap dalam perilaku dan budaya masyarakat kita,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya peran aparatur wilayah seperti RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa nilai-nilai integritas harus ditanamkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Terutama bagi jajaran RT/RW sebagai garda terdepan pelayanan publik, penting untuk memahami nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada penindakan hukum semata, tetapi perlu diperkuat melalui upaya pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan serta pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat dengan edukasi dan partisipasi aktif masyarakat. Karena itulah kegiatan hari ini sangat relevan dan strategis dalam membangun kesadaran kolektif kita bersama,” tuturnya.
Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk menjadikan gerakan antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, komunitas, hingga pemerintahan desa.
“Mari kita jadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang bukan hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga unggul dalam integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi atas kesuksesan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik yang menjadi bagian dari rangkaian kampanye edukatif “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”.
Dalam kegiatan ini, antusiasme luar biasa masyarakat Kabupaten Bekasi menjadi pendorong utama tersampaikannya pesan-pesan antikorupsi secara efektif dan menyeluruh kepada berbagai kalangan, karena bukan hanya sekadar sosialisasi, melainkan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara kultural dan struktural di tengah masyarakat.
(kb)
