OPD Tak Patuh Fatsun Bupati Bekasi, Ade Kunang; Konsekwensinya Jelas

KabarinBekasi, CIKARANG PUSAT– Usai di plenokan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi Bupati Ade Kuswara Kunang SH dan Wakil Bupati dr. Asep Surya Atmaja periode 2025-2030 menggelar jumpa pers terkait langkah yang akan dilakukan untuk 100 hari masa kerja pemerintahan yang dipimpinnya.

“Postur dan penggaran itu kita semua itu ada didalam daftar arsip kita tetapi yang saya jadikan untuk di publish ini ada beberapa program unggulan saya yang memang di masuki dan alhamdulilah tersimpan dalam 100 hari kerja,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (20/02/2025).

Menurutnya dari 187 desa dan kelurahan ada 10 guru ngaji kampung diberikan bantuan ada juga nanti di tahun anggaran 2026 mendatang lantaran untuk di 2025 ini sudah tidak bisa di masukan karena akan mengganggu program anggaran pembangunan yang lain.

“Insya allah kita akan lakukan secara bertahap untuk Rt/Rw yang akan di naekin gajinya dan beberapa juga ada rutilahu akan direalisasikan di 100 hari kerja kemudian sarana prasarana jalan serta drainase  yang sifatnya membangun kabupaten bekasi,” terang dia

Disinggung realisasi janji politik pasamgan AA di tengah efisiensi anggaran?ade dengan lugas menjawab bahwa dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus tetap kompak. Kemudian dengan tokoh masyarakatnya juga harus kompak.

“APBD ini adalah anggaran belanja untuk rakyat kabupaten bekasi jadi harus tranparansi. Jadi tidak hanya pemangku kepentingan saja yang terlibat pembangunan tetapi tokoh masyarakat juga harus libatkan.”tukas dia.

Pesan khusus kepada ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Ade menyebut sebagai Bupati Bekasi harus kompak dalam kinerja dan menjaga kepatsunan kepada Bupati.

“Bupati Bekasi ini adalah wakil rakyat, ketika Bupati memiliki gagasan dalam membangun kabupaten bekasi demi kepentingan rakyat dan daerah,”tegasnya

KemudianTerkait rotasi dan mutasi sendiri di lingkungan OPD ? Pria yang tinggal d Cikarang Selatan ini mengatakan belum bisa menjawab itu secara spesifik. Namun, yang menjadi kepala dinas, pejabat yang ada ini dirinya menilai dari kinerja serta fatsunnya kepada pimpinan (Bupati dan Wabup Bekasi-red).

“Yang menjadi Rotasi dan mutasi belum tentu bisa bekerja, bisa mementingkan menjadi tupoksinya dan kepentingan pribadinya tetap melanjutkan” imbuhnya

Apabila OPD tidak patuh terhadap Fatsun Bupati Bekasi yang notabene pilihan rakyat jelas bakal saya ganti,” demikian dia dengan nada tegas (kb).