KabarinBekasi, CIKARANG PUSAT– Sebuah gerakan satir lahir di Kabupaten Bekasi. Sejumlah warga dan aktivis menggelar aksi unik dengan cara patungan mengirim uang recehan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Nominalnya tak seberapa, Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Namun, pesan di balik transfer itu lebih mahal daripada nilai rupiahnya yakni sindiran telak atas buruknya pengelolaan keuangan daerah.
Bukti transfer dengan catatan bernada satire “Bantu-bantu saja ya” atau “Naikkan PAD” menyebar luas di media sosial dan grup WhatsApp. Aksi ini menjadi obrolan publik, menyulut tawa sekaligus getir di tengah situasi fiskal Bekasi yang kian terhimpit.
Latar belakang aksi ini tak begitu saja muncul tiba-tiba. Pemerintah pusat resmi memangkas dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Kabupaten Bekasi, yang selama ini menggantungkan belanja publik pada transfer pusat, ikut terdampak.
Idealnya, pemangkasan pusat harus diimbangi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Target PAD dari pajak daerah, retribusi, dan sumber lain malah diturunkan. Ironisnya, DPRD Kabupaten Bekasi ikut mengamini.
Bagi publik, keputusan itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada. Bekasi dengan basis industri, kawasan perumahan padat, hingga sektor jasa, seharusnya memiliki ruang besar untuk menaikkan PAD.
Inisiator aksi transfer ke rekening pemerintah daerah, Adi (52) mengaku gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keuangan daerah. Di tengah dana dari transfer pusat berkurang, pemerintah daerah tidak melakukan langkah antisipasi dengan menggali potensi PAD.
Ironisnya, target penggalian PAD baik dari pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya justru dikurangi. Sayangnya pengurangan itu pun disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.
“Maka kami memahami dengan kekurangan itu maka pemerintah daerah saat ini kekurangan uang. Sebagai masyarakat yang cinta akan daerahnya, kami membantu. Tapi memang kemampuan kami membantu itu terbatas, jadi seadanya,” kata Adi kepada awak media
Adi menyatakan bahwa dengan aksi ini baik pemerintah maupun DPRD menyadari kondisi keuangan daerah, sekaligus memutar otak untuk menggali potensi yang ada.
“Karena memang yang dibutuhkannya banyak. Apalagi kan harus ada anggaran untuk tunjangan rumah para anggota dewan. Jadi kami ingin berkontribusi, membiayai kebutuhan tunjangan para pejabat itu,” imbuhnya.
Inisiator aksi lainnya, Imam (33) mengaku gerah dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari kondisi tersebut, tidak ada pihak yang bisa benar-benar mencari solusi. Bahkan tidak sedikit pihak yang hanya bisa memersoalkan tanpa menyelesaikan.
“Jangan kebanyakan retorika, langsung aja punya duit mah nyumbang buat kemajuan kampung halaman. Pokoknya harus terlihat keren walaupun lagi efisiensi,” tandasnya. (kb)
