KabarinBekasi, CIKARANG PUSAT– Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan mitigasi terkait titik wilayah rawan banjir pada saat dilaksnakannya pencoblosan surat suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Dodi Supriadi mengungkapkan bahwa berdasarkan indormasi yang di peroleh dari Bada Meterologi Dan Geofisika (BMKG) dimana puncaknya hujan di februari hingga maret.
“Kami telah melakukan beberapa langkah termasuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bekasi terkait pendataan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir,” ujarnya kepada KabarinBekasi.com saat di temui diruang kerjanya,Selasa (30/01/2024).
Dodi membeberkan berdasarkan pendataan sementara di dapati ada sekitar 700 TPS di 65 Desa 20 Kecamatan yang verifikasi rawan banjir. Dan berdasarkan data-data tersebut pihaknya (Bidang Darlog-red) sedang menyusun Renaksi (Rencana Aksi) siaga bencana pada saat Pemilu 2024.
“Ada 700 TPS yang tersebar di 65 Desa, 20 Kecamatan masuk dalam wilayah yang rawan banjir,” bebernya.
Di tengah persiapan siaga bencana menjelang Pemilu 2024, Pria yang pernah menduduki sejumlah Jabatan Sekretaris Kecamatan ini menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten Bekasi baru saja menjadi juara I dalam lomba Rencana Aksi (Renaksi) dimana lomba ini memperlombakan skill Competition dalam rangka Siaga Bencana Pemilu 2024 se Jawa Barat.
“Rencana aksi pada saat penanganan banjir pada pemilu,bagaimana kita bisa menyelamatkan kotak suara, bagaimana pihak mengevakuasi warga yang terdampak bencana dan termasuk bagaimana caranya menolong warga datang ke TPS karena banjir,” imbuhnya
Tentu semua ada restorasinya kita menggunakan peralatan yang ada bekerjsama dengan relawan yang ada di wilayah tersebu bisa memobilisasi warga ke TPS, kemudian yang keduanya adalah bagaimana kotak suara mobile (keliling) rumah ke rumah dan nanti ada dua mekanisme yang akan kita tempuh,”sambung dia.
BPBD Kabupaten Bekasi siap membantu KPU dari segi penanganan bencana yang mana bisa turut andil membantu menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024.
“Kita tidak ingin ada permasalahan pada saat terjadi bencana dalam hal warga yang hendak menggunakan haknya mencoblos,lalu pengamanan kotak suara pada saat banjir itu kan perlu penanganan bersama bagaimana menyukseskan semua itu dengan renaksi tadi dengan membentuk 1 Poako Utama dan 6 posko siaga bencana,”pungkas dia(dj)
