Warga Lambang Sari Geruduk Pemkab Bekasi Tuntut Batalkan Plt Kades Lambang Sari dan Minta PH Dibebaskan

CIKARANG PUSAT – Ratusan warga Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggeruduk Kantor Bupati Bekasi, Rabu (21/9/2022).

Kedatangan ratusan warga Desa Lambangsari yang didominasi ibu-ibu rumah tangga serta beberapa elemen masyarakat di lambang sari tersebut, untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait soal kasus pungli PTSL yang menjerat Pipit Haryanti (PH) selaku kepala desa serta menolak penunjukan Pj Kepala Desa.

Salah seorang peserta aksi dalam orasinya mengatakan, bahwa kasus pungli PTSL tahun 2021yang menjerat PH terkesan dipolitisi dan sarat kepentingan segelintir orang. Karena bagaimanapun sekdes, kepala pemerintahan desa dan dusun juga termasuk bagian dari PTSL.

“Pasalnya dalam penanganan kasus pungli PTSL tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi terkesan tebang pilih. Seharusnya bicara persengketaan di desa dilakukan terlebih dahulu dengan jalan musyawarah sesuai kondisi asal usul masalah.” ungkap Koordinator Aksi, Abdurrahman kepada media, Rabu (21/09).

Untuk itu, warga Lambang Sari, Tambun Selatan meminta agar penegak hukum dalam hal ini Kejari Kabupaten Bekasi segera membebaskan PH. Sejatinya penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan melakukan pendampingan program yang di gagas Presiden Jokowi.

Selain itu, massa aksi yang membawa beragam bahan demo baik poster dengan berbagai macam tulisan, meminta agar Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan untuk mencabut kembali Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kades Lambangsari yang saat ini dijabat oleh Sekretaris Desa (Sekdes).

“Seharusnya pemberhentian Kepala Desa Lambang Sari sementara dan pengangkatan Plt Kepala Desa ada sebuah aturan. Namun, disini aturan tersebut sarat kepentingan politik, maka dari itu kami menolak keras,”ujarnya.

Apabila tuntutan dari kami (Warga Lambang Sari) tidak di gubris Pj Bupati dan Kejaksaan,” kami juga akan kembali melakukan aksi ke istana negara untuk mengucapkan rasa terimakasih kami kepada Presiden Jokowi, sekeligus mengadukan persoalan Kades kami yang menjadi korban kriminalisasi PTSL” tandas dia.

Di berita Sebelumnya, warga juga telah menggelar aksi di Kantor Desa Lambangsari beberapa waktu yang lalu, yakni menolak soal Plt Kades Lambangsari. (kb)