CIKARANG PUSAT – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pelita Bangsa Cabang Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Cimahi Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu (10/10/21)
Korlap Aksi Marsin Fransisko Selaku Wakil Ketua 2 Bidang Eksternal mengatakan Dalam aksi kali ini Pmii Universitas Pelita Bangsa mempertanyakan anggaran Retribusi Ijin Masa Tinggal Asing (IMTA) kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi yang seharusnya untuk mengatasi pengangguran namun pada kenyataan jauh dari perintah amanat Perda.
Belum lama ini Disnaker telah melepas 96 tenaga kerja lokal yang akan dikirim ke beberapa perusahaan industri kawasan, Namun tidak sebanding dengan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi tercatat ada 220.000 orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.
“Padahal setiap tahunnya Disnaker mendapat anggaran bukan hanya dari APBD saja tetapi pendapatan dari retribusi IMTA juga yang seharusnya dapat mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.” ujarnya kepada awak media, Selasa (10/10/21).
Lanjut marsin, Perlu diketahui anggaran retribusi IMTA setiap tahunnya ditargetkan mampu menyerap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 32 miliar lebih dari tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 1.900 orang jadi jika dijumlahkan per satu orang TKA sebesar Rp.16.920.000 maka jumlah total keseluruhan dari pendataan Retribusi IMTA pada tahun 2020 sebesar Rp.36.514.874.142.
Seharusnya, kata dia, Disnaker lebih mampu optimalkan untuk mengatasi pengangguran di kabupaten bekasi dengan memanfaatkan retribusi IMTA tersebut untuk pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan sumber daya manusianya (SDM) serta dapat memfasilitasi program balai latihan kerja (BLK) sehingga mampu dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di kabupaten bekasi.
“Harus retribusi Imta dari warga asing yang begitu besar dapat di nikmati dan di manfaatkan warga kabupaten bekasi terutama dalam membangun SDM,” imbuhnya
Marsin menambahkan serangkaian aksi dari unjuk rasa setelah bersitegang dengan aparat akhirnya beberapa orang perwakilan diperbolehkan masuk untuk berdialog dan dipertemukan oleh Kasan dan Andi selaku Kabid dan Kasie Disnaker.
“Sangat disayangkan dalam pernyataannya bahwa mereka (kabid dan kasie) pun kurang memahami terkait data anggaran retribusi IMTA dan APBD yang sudah terserap setiap tahunnya,” tambah dia.
“Artinya tidak ada transparansi terkait data IMTA pantas saja setiap tahunnya angka pengangguran di kab.bekasi melonjak karena disnaker tidak mempunyai konsep dasar fungsi Disnaker itu sendiri dalam mengatasi melonjaknya angka pengangguran.” sesalnya
Di tempat yang sama Irfan Fadillah selaku ketua PK PMII UPB mengatakan sangat miris padahal setiap tahunnya Disnaker mendapat anggaran dari IMTA dan APBD setiap tahunnya namun anggaran tersebut hanya digunakan untuk hal yang tidak penting.
“Dengan nada kesal tidak ada titik temu dan kejelasan maka massa aksipun akan datang kembali dengan jumlah yang lebih besar bahwa adanya dugaan korupsi ditubuh dinas tenaga kerja, kesal karena Suhup selaku Kadisnaker takut dan menghindar untuk ditemui massa aksipun membubarkan diri.” pungkas dia. (dj)
