CIKARANG PUSAT– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan atau safari demokrasi ke Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang beralamat di Deltamas, Rabu (1/08/2021).
Dalam kesempatan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan sejumlah hal diantaranya mengenai Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Verifikasi partai politik, Penambahan jumlah kursi legislatif serta Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.
Komisioner KPU Kabupaten Bekasi di sambut langsung para pengurus DPD Partai Golkar diantaranya dr. Asep Surya Atmaja, Tuty Yasin, Ade Syukron, Son Haji, Sunandar, H Sarim Saefudin serta Arif Rahman Hakim serta lainnya.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan bahwa safari demokrasi ala KPU akan dilakukan ke seluruh parpol peserta pemilu 2019. KPU sendiri sudah mengirimkan surat ke seluruh parpol, namun ada beberapa parpol yang minta penundaan jadwal kunjungan.
“Ada satu hal yang paling menarik dalam diskusi tadi, salah satunya rencana penambahan jumlah kursi legislatif dimana dari 50 kursi menjadi 55 kursi akan berkonsekuensi tehadap penataan dapil (daerah pemilihan) di 2024 mendatang,” ungkap Jajang kepada kabarin bekasi.com
Jajang menyampaikan dalam pertemuan tadi bersama pengurus partai Golkar Kabupaten Bekasi bahwa dalam proses pendaftaran parpol dan penataan dokumen verifikasi parpol menyatakan ketua dan sekretaris. Namun, di partai Golkar belum memiliki ketua definitif sejak wafatnya Eka Supria Atmaja.
“Kami melihat Partai Golkar sepertinya sudah melakukan analisa mengenai penambahan jumlah kursi legislatif serta pergeseran dapil. Namun, yang jelas semua itu akan selalu di komunikasikan kepada semua Partai Politik,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas mengatakan bahwa pihaknya punya waktu maksimal lima bulan untuk memiliki ketua definitif. Karena berdasarkan keterangan dari KPU berupa tahapan verifikasi parpol yang akan dimulai pada bulan Februari dan finalnya di bulan Agustus 2022.
Soal penetapan ketua Definitif, kata dia mengatakan bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi mempunyai mekanisme internal. Maka dari itu pihaknya akan meminta arahan dari DPD Golkar Jabar.
“Mengenai proses verifikasi parpol yang dilakukan KPU, kami juga akan lakukan verifikasi ulang di internal partai. DPD Golkar Kabupaten Bekasi juga akan meng update keanggotan melalui KTA, berdasarkan putusan MK bagi partai yang memiliki kursi di parlemen hanya dilakukan verifikasi administrasi.” tandasnya. (dj)
