CIKARANG PUSAT– Wacana Kabupaten Bekasi membangun Gapura sebagai gerbang utama pintu masuk yang berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten diantaranya DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi dan yang terakhir Kabupaten Karawang hingga kini belum juga terwujud.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Komisi I, Aria Dwi Nugraha pun juga terheran kenapa gapura yang notabene sebagai identitas kewilayahan tidak terealisasi di teman – teman eksekutif.
“Biasanya kalau yang begitu adanya cuma di perkampungan di desa maupun di kelurahan, tapi ini Gapura sebetulnya sangat baik juga di bangun sebagai penanda kewilayahan Kabupaten Bekasi,” ungkap dia yang di konfirmasi melalui telephone selulernya, Kamis (02/09/2021)
Beber politisi Gerindra ini menyampaikan memang menjadi penting juga pada akhirnya keberadaan Gapura sebagai batas kewilayahan kabupaten bekasi yang di sesuaikan dengan karakteristik kultur kabupaten bekasi soal konsep gapuranya sendiri.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iman Santoso mengatakan soal Gapura sebagai gerbang pintu masuk Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan sejumlah daerah diakui belum ada.
“Kalau gapura besar sebagai pintu masuk gerbang kewilayahan seperti yang ada di sejumlah daerah kita akui belum ada. Kalau yang di perbatasan antara Kabupaten Bekasi tepatnya kedungwaringin dengan kabupaten karawang itu tugu perjuangan,” ungkap dia.
Jelas Iman, saat ini yang baru ada itu baru berupa tapal batas saja yang di bangun antar kecamatan diantaranya Muaragembong dengan cabangbungin, tarumajaya dengan babelan, sebelumnya yang sudah ada itu Bojongmangu, Cibarusah, Setu, Cikarang Selatan dan Cikarang Barat.
“Tapal batas antar kecamatan saja yang baru terealisasi, sedang gapuranya belum ada,” kata dia.
Kalau yang membangun Gapura itu, menurut mantan Camat Tambun Selatan bukan dari Tapem, tetapi melainkan dari Dinas Cipta Karya apabila ada usulan pembangunan nya. Namun tetap perlu ada kajian mendalam untuk menentukan desainnya yang di sesuaikan pagu anggaran. (dj)
