KabarinBekasi.com, Serang Baru – Ratusan warga Perumahan The Arthera Hill 2 di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, memilih langkah drastis: meninggalkan rumah mereka dan menghentikan pembayaran bunga cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke Bank BTN. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas terus berulangnya banjir dan mandeknya penanganan dari pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo (Prisma Properties).
Dalam kurun waktu belum genap satu tahun, kawasan perumahan subsidi itu sudah dilanda banjir sebanyak enam kali.
Terakhir, banjir terjadi pada Senin (7/7) dengan ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah. Sejumlah perabot dan bangunan mengalami kerusakan parah, menambah deretan keluhan warga terhadap kualitas hunian yang mereka tempati
“Bayangkan, belum setahun tinggal, tapi sudah enam kali kebanjiran. Ini bukan rumah, ini kolam!”ungkap Ketua Paguyuban Warga Arthera Hill 2, Gervirio Ezra Lolowang, Minggu (20/7).
Warga sempat menerima solusi sementara dari Bank BTN berupa penangguhan cicilan KPR selama satu tahun, yang mulai berlaku sejak Mei 2025. Selama masa penangguhan, warga hanya diminta membayar bunga sebesar Rp80 ribu per bulan.
Namun, banjir kembali datang pada awal Juli. Merasa tak ada progres berarti dari pihak pengembang, warga pun sepakat untuk menghentikan pembayaran bunga cicilan sebagai bentuk perlawanan dan tekanan moral kepada pengembang serta Bank BTN.
“Seharusnya tanggal 7 Juli bayar bunga, tapi kami kompak tidak bayar. Ini bentuk protes kami karena banjir terus terjadi,” kata Gervirio.
Harga satu unit rumah subsidi di perumahan ini dibanderol sekitar Rp185 juta, dengan cicilan rata-rata Rp1,6 juta per bulan dan tenor 15–16 tahun. Meski begitu, kualitas hunian dinilai jauh dari kata layak, terlebih dengan seringnya banjir.
Dari total 274 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Arthera Hill 2, sebanyak 264 KK telah angkat kaki meninggalkan rumah. Hanya tersisa 10 KK yang masih bertahan, mayoritas karena kendala ekonomi.
“Bukan kami tak cinta rumah ini. Tapi kalau terus kebanjiran dan tak ada solusi, untuk apa dipertahankan?” tegas Gervirio.
Kini, warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Bank BTN, tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar pengembang segera bertanggung jawab atas kerugian dan penderitaan yang dialami para penghuni. (wan)
