LHP 2023, Pj Bupati Bekasi Bakal Tindaklanjuti Instruksi BPK Ri

KabarinBekasi, BANDUNG – Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, yang diberikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Berlangsung di Auditorium Lt. 5, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (31/1).

LHP Kinerja dan Kepatuhan yang diterima ini untuk satu jenis pemeriksaan yaitu, terkait Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua Kabupaten di Jawa Barat lainnya.

Terkait pemanfaatan aset, berdasarkan keterangan tertulis dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan bahwa pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melibatkan pihak terkait dalam menyempurnakan LHP.

“Tentu kami akan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK bersama pihak terkait, karena ini menyangkut pemanfaatan dan keuangan desa maka keterlibatannya di DPMD, BPKD, dan perangkat desa lainnya,” ujarnya.

Ia menerangkan, pemeriksaan khusus ini meliputi aspek barang dan jasa, penataan aset, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus Pemkab Bekasi kedepannya dalam mensosialisasikan, membina, dan mendampingi pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.

“Hasil pemeriksaan khusus dari BPK ini meliputi barang dan jasa yang harus terus disosialisasi Peraturan Bupati nya, kemudian penataan aset baik pendataan, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaannya akan terus ditingkatkan agar bisa menyeluruh,” ucapnya.

Kedepan, pihaknya berharap bisa menyajikan LHP secara lebih terperinci, ringkas, akurat, objektif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.

“Paling utama nantinya kami akan lebih fokus LHP yang lebih terperinci, akuntabel dan segera memperbaiki yang sekiranya menimbulkan kesalahan agar tata kelola keuangan kita bisa berkualitas.”pungkasnya. (kb)