KabarinBekasi, CIKARANG PUSAT– Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi pimpin rapat monitoring dan evaluasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Posko Utama, Kantor BPBD, Kompleks Pemkab, Cikarang Pusat, pada Selasa, (10/09/2024).
Rapat membahas evaluasi bagi perangkat daerah serta monitoring di seluruh kecamatan, khususnya yang terdampak kekeringan.
Didampingi Pj Sekda Jaoharul Alam, Kepala BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DSDABMBK, Satpol PP, beserta seluruh Camat dan Lurah se-Kabupaten Bekasi secara online.
Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi yang di wawancarai usai monev kekeringan menyampaikan hasil rapat di hari ke 11 ini sepertinya status tanggap darurat bencana kekeringan terdapat pengurangan luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
“Dari 4.246 hektar lahan pertanian terancam, kini tinggal 2.499 hektar yang ada di 47 desa yang tersebar di 12 kecamatan.”ungkapnya kepada awak media.
Dia menyebutkan, berkurangnya lahan pertanian yang kekeringan disebabkan adanya kegiatan normalisasi saluran air yang secara masif dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi melalui Dinas SDABMBK.
Adapun normalisasi yang dilaksanakan diantaranya di Saluran Sekunder (SS) Srengseng Hilir sepanjang 1,38 km, BKG 17 – 38 atau Bendung Kedung Gede (BKG) 19 km, normalisasi SS Bulak Mangga 6 km, SS Sukatani 3 km, dan SS Pulosirih 6 km.
Selain itu, mengenai kekurangan air bersih di 39 desa yang ada di 12 kecamatan, Pemkab Bekasi bersama stakeholder lainnya telah mengirimkan bantuan sebanyak 1.043.500 liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan.
“Kita terus paralel melakukan upaya-upaya, baik itu normalisasi maupun pengangkutan sampah yang setiap hari selalu banyak,”beber dia.
Dedy juga sempat menyinggung sejumlah kendala saat penurunan alat berat yang di terjunkan kelokasi normalisasi. Lantaran sempitnya areal (Banyak Bangli) tempat turunnya alat menjadi pembahasan bersama juga tadi.
“Penanganan penertiban Bangunan Liar (Bangli) yang ada di beberapa titik dengan menempuh prosedur tertentu dan penanganan yang humanis. Hal ini dilakukan agar penumpukan sampah di sungai bisa berkurang sehingga memperlancar aliran air ke pesawahan.”tandas dia
Pria yang baru saja menyelesaikan program Doktoralnya menambahkan, status tanggap darurat bencana kekeringan yang ditetapkan selama 14 hari dari 30 Agustus hingga12 September 2024, kemungkinan akan diperpanjang, mengingat masih ada penanganan yang harus dituntaskan.
“Karena ada beberapa kendali yang tadi saya sampaikan, ada Bangli, saat turun alat karena kanan kirinya banyak penuh Bangli-bangli, kita juga sudah melakukan tahapan sosialisasi kepada yang tinggal di Bangli tersebut karena harus ada tahapan SOP-nya juga,” pungkas dia. (kb)
