KabarinBekasi, TAMBUN UTARA – Sejumlah bangunan liar (Bangli) yang berdada di Kampung Gabus, mulai dari Desa Srimukti hingga Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dibongkar. Pembongkaran itu dimulai pada Jumat (14/3/2025) sekira pukul 10.00 WIB menggunakan alat berat berjenis ekskavator.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang memimpin dan menyaksikan langsung pembongkaran bangunan yang berada di sepanjang pinggir kali Sepak tersebut.
Pembongkaran bangli di Gabus, Tambun Utara melibatkan langsung sejumlah personel gabungan yakni Satpol PP Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi, serta jajaran Polres Metro Bekasi, Polsek Tambun Selatan hingga Koramil 01/Tambun.
Sebelum pembongkaran dilakukan, para penghuni bangunan yang mayoritas pedagang nampak terlebih dahulu mengeluarkan barang-barang. Kemudian Barang-barang yang sudah dikeluarkan nampak diletakan persis di seberang jalan dari bangunan yang mereka tempati.
Sementara situasi arus lalu lintas di jalan Kampung Gabus terlihat nampak macet hingga lebih kurang 800 meter akibat aktivitas pembongkaran tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta petugas Balai Besar Wilayah Citarum Cisadane (BBWCC) dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat segera menyelesaikan normalisasi Kali Bekasi. Dedi meminta petugas menambah alat berat hingga 40 unit agar proses normalisasi segera rampung.
Hal itu dikatakan Dedi Mulyadi saat meninjau normalisasi kali Bekasi di Babelan, Kabupaten Bekasi. Selain mengerahkan alat berat, Dedi menegaskan akan merelokasi bangunan di tepian kali Bekasi.
Terkait persoalan sertifikat tanah di bantaran Kali Bekasi, Dedi Mulyadi akan meminta Kementerian ATRBPN membatalkan sertifikat yang terbit di bawah lima tahun.
“Sertifikat yang terbit di bawah lima tahun akan dibatalkan. Sementara bagi warga yang memiliki sertifikat di atas lima tahun akan mendapatkan dana kerohiman,” ujarnya, Rabu (12/3/).
Sementara itu, Maria Ulfa, warga setempat meminta Gubernur Jawa Barat segera merealisasikan normalisasi sungai. Sebab mereka khawatir jika hujan turun banjir kembali menerjang permukiman.
“Warga juga bersedia direlokasi jika pemerintah melakukan relokasi ke lokasi yang bebas banjir,” ucapnya.(kb)
