Cikarang Pusat – Peristiwa belajar deprok di Kabupaten Bekasi yang setiap tahunnya terjadi ternyata menjadi perhatian besar dari salah satu anggota DPRD Komisi 4 Rusdi Haryadi. Dirinya menyampaikan bahwa sebagaimana hasil analisa yang dilakukannya terkait perbedaan dinas untuk persediaan meja dan meubeler di beberapa sekolah yang melangsungkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa hal diatas menurutnya dilihat secara umum adalah masih adanya ego sektoral.
“Artinya bahwa di tingkat tataran penyelenggara stakeholder tidak ada kesingkronan dalam siklus kerja dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Cipta Karya,” ungkapnya kepada Kabarinbekasi.com saat di temui di ruang fraksi PKS
Menurut dia titik persoalan ini menyangkut banyak hal tidak hanya masalah meja dan meubeler. Tetapi juga kenapa masih ada sekolahan yang masih bagus di bangun dan ada sekolah yang sudah jelek malah tidak di bangun bangun.
“Jadi ada persoalan di ego sektoral pada kedua dinas tersebut,” kata dia.
Kami di Komisi 4 melakukan rapat kerja terus, dimana salah satu agendanya adalah dimana kita harus punya inventaris sekolah sekolah yang sangat urgent untuk di bangun. Ketika data itu kita buat lalu perjalanannya tetap persoalannya lari kepada anggaran terbatas. Sehingga rasio antara data dan kebutuhan sangat jauh sehingga akhirnya ada penyesuaian,” sambungnya.
Lebih lanjut kata dia, ketika proses penyesuaian itu ketika ada data sekolah banyak yang di coret ini juga tanpa ada koordinasi.”akhirnya apa yang sudah di rencanakan teman teman di SKPD Cipta Karya tidak sesuai dan relevan dengan kebutuhan lapangan,” imbuhnya.
Terkait ketidaksingkronan tadi apakah DPRD khususnya Komisi 4 mengetahui hal itu, papar dia, makanya pihaknya (Komisi 4 red)sudah melakukan rapat kerja dengan memanggil Dinas CiptaKarya bersama Komisi 3. Intinya adalah kita harus membuat mekanisme besar anggaran dengan jumlah sekolah yang dibangun itu betul betul berangkat dari urgensi di lapangan.
“Jadi jangan ada cerita lagi ada sekolah yang masih bagus di bangun, lalu sekah yang jelek tetap begitu terus kondisinya tanpa ada pembangunan,” tandas dia.
Terkait dahulu wacana pembangunan sekolah SD sebanyak 700 sekolah yang pernah di canangkan Bupati Neneng Hasanah Yasin apakah Komisi 4 pernah mendapatkan data sudah sampai mana sekolah yang sudan mendapatkan sentuhan perbaikan beber politisi Dapil 3 Cibitung-Cikarang Barat menyebut tidak mengetahui betul karena itu ranahnya komisi 3.
“Kalau Disdik sangat kondusif dalam memberikan data kepada kami tentang sekolah sekolah yang harus di selesaikan. Tentu sebagiannya kami tindak lanjuti dengan tinjauan lapangan diakui memang aktual. Tetapi tadi ketika tadi kami sudah melakukan mekanisme prosesnya itu karena di dinas CiptaKarya penyesuaian anggaran dan akhirnya ada kepala sekolah yang menunggu dan berharap dengan optimis akan datangnya dewan pada akhirnya ga kebangun,”pungkasnya (Adv/kb)
