KabarinBekasi,CIKARANG PUSAT – Program layanan pengaduan digital “Lapor AA” yang baru saja diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada jumat kemarin (12/06) dinilai berpotensi menjadi sekadar gimik seremonial tanpa dampak nyata bagi rakyat, apabila tidak ditopang dengan reformasi di tubuh birokrasi.
Demikian kritik keras yang disampaikan Aktivis Muda Bekasi, Mahamuda Jaelani Nurseha yang akrab disapa Jae, Minggu (15/06/2024).
Menurut Jae, permasalahan di Kabupaten Bekasi itu bukan soal kanal pengaduan, namun soal respon yamg lambat dan birokrasi berbelit yang malas menyentuh akar masalah masyarakat.
“Jangan sampai layanan ini (Program layanan pengaduan digital “Lapor AA”) hanya dijadikan alat pencitraan semata,” ungkap Jae.
Jae juga menyinggung aplikasi kanal pengaduan yang dilounching lewat aplikasi WhatsApp Bot dimana sebetulnya bukanlah hal baru, Namun, lanjut Jae, hal terpenting adalah bagaimana setiap aduan bisa ditindaklanjuti dengan cepat, jelas, dan transparan.
Dengan tegas pula Jae menantang Pemkab Bekasi untuk mempublikasikan data realisasi tindak lanjut laporan yang masuk setiap bulan, agar masyarakat bisa turut serta ikut mengawasi.
“Jangan bilang ‘semua akan ditindaklanjuti’ tanpa tenggat waktu yang tegas. Rakyat butuh kepastian, bukan janji,” tandas Jae.
Jae juga mengkritik pernyataan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang mengatakan bisa membalas langsung aduan warga.
“Pernyataan seperti itu justru mengaburkan sistem kerja. Bupati bukan Customer Service (CS) center, dan itu bisa jadi tanda bahwa OPD tidak dipercaya untuk bekerja maksimal,” ujar Jae menyindir.
Jika benar Pemkab Bekasi ingin menghadirkan pelayanan publik yang responsif, papar Jae, maka harus dilakukan dari reformasi sistemik, dan bukan digitalisasi kosmetik.
“Kalau laporan rakyat mau dihargai, bentuk dulu karakter ASN yang pro-rakyat, bersih dari calo, dan kerja cepat. Kalau hanya disuruh chat ke WhatsApp, tapi tidak ditindak, itu malah mempermainkan harapan masyarakat,” ucap Jae.
Jae pun menyerukan agar Pemkab Bekasi menggandeng masyarakat sipil dalam monitoring sistem “Lapor AA”, sehingga aduan benar-benar menjadi alat perbaikan kebijaka, dan bukan sekadar kumpulan keluhan yang dibaca lalu diabaikan.
“Digitalisasi itu alat. Tapi jika pemimpinnya malas mendengar, dan bawahannya bekerja lambat dalam bertindak, maka rakyat tetap kecewa,” demikian tutup Jae (kb)
