KabarinBekasi, TAMBUN SELATAN– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tambun Selatan Tahun Anggaran 2027 membahas sejumlah isu strategis diantaranya menyangkut masalah Kemacetan, Penataan Lingkungan pasca Pembongkaran Bangli, Pelebaran Jalan dan Turap SD di Perbatasan Sumber Jaya (Tamsel) sampai Cibitung (Wanasari).
Camat Sopian Hadi dalam penjabarannya mengatakan sejumlah usulan yang diusulkan dalam Musrenbang Tingkat Kec Tambun Selatan tahun 2027 cukup banyak jumlah ya sekitar 412 usulan terutama disisi pembangunan Insfratruktur baik perbaikan, penurapan, pelebaran, hingga kebutuhan sarana prasrana olah raga yang menjadi prioritas utama dalam memacu pembangunan wilayah.
“Ini menjadi pemasalahan permasalahan yang ada di wilayah Tambun Selatan, usulan itu disampaikan langsung para tokoh masyarakat, kepala desa, dan lainnya agar apa yang menjadi usulan Musrenbang bisa di prioritaskan agar simpul simpul itu terselesaikan,” ujarnya saat penjabaran usulan di Aula Kec Tambun Selatan, Kamis (5/02).
Menurut dia, musrenbang ini kan punya tujuan apa yang menjadi usulan dari para tokoh masyarakat, kepala desa, dan lurah yang ada di wilayah tambun selatan ini menginginkan bisa direalisasikan agar apa yang menjadi kesimpulan hari ini bisa membereskan simpul simpul yang selama ini tidak terselesaikan.
“Ya kita tahu meski usulan itu tidak semuanya bisa di tampung dalam musrenbang tingkat kab bekasi minimal usulan yang menjadi skala prioritas bisa dikawal dan di singkronkan kebutuhannya agar bisa di laksanakan di tahun 2027 mendatang,”ujarnya.
Sementara itu,Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio mengatakan Musrenbang ini salah satu tahapan di Undang Undang sistem perencanaan nasional Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Musrenbang disusun mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kab bekasi. Kemudian nanti ada yang namanya forum konsultasi publik. Masing masing dewan nantinya membawa pokok pikiran publik, kemudian nanti ada lagi renja dinas.
“Semua usulan usulan itu nantinya akan di diskusikan dalam forum konsultasi publik yang mana nantinya dewan membawa pokok pikiran publiknya, lalu dari renja dinas” kata dia.
Vadly sendiri tidak bisa menjawab apakah semua usulan yang menjadi atensi progres usulan di tingkat kecamatan bisa diloloskan semua dalam musrenbang kab bekasi. Menurutnya apa yang lebih prioritas dan skala prioritas dari usulan tersebut tentu harus melihat dahulu keuangan daerah karena sekarang ini kondisinya masih belom pasti karena masih berkurang sekitar 700 miliar-1.1 triliun pada Efisiensi anggaran tahun 2026.
“Untuk tahun depan kita sendiri belum tahu dari kementrian keuangan nya bagaimana, namun dirinya berharap moga moga badai efisiensi ini bisa berhenti sehingga apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan bisa di prioritaskan semuanya,” ungkapnya
Namun, kata dia untuk pendanaan pembangunan kab bekasi tidak harus mengandalkan APBD Kab Bekasi saja tetapi bisa juga berasal pendanaan dari APBD Propinsi, APBN Pusat.(kb).
