KabarinBekasi, CIBITUNG – Sebagai elemen terpenting mengintervensi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi konsisten membantu warga kurang mampu melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan usai meninjau lokasi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimtan), Muspika Kecamatan Cibitung dan Kelurahan Wanasari di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, pada Kamis (22/06/23).
“Jadi sasarannya kepada masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem dan stunting baik yang sudah ataupun mencegah, itu yang kita ingin fokuskan lagi dan diprioritaskan. Kedua itu yang kita kerjakan dulu karena yang diukur saat ini adalah penyelesaian masalah miskin ekstrem dan stunting,” katanya.
Pria yang juga menjabat Kalak BPBD Jawa Barat ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait terus menjalankan program-program strategisnya, khususnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang secara konsisten dan terus berkelanjutan dari tahun ke tahun.
” Rutilahu tahun ini 2.500, tahun sebelumnya juga sebanyak 2.500. Jadi kalau di jumlah dari tahun ke tahun sudah puluhan atau ratusan ribu rumah yang kita perbaiki seperti ini. Demikian juga SPALD-S yang setiap tahunnya sebanyak 1.600 jadi kita harapkan ini bisa membantu masyarakat miskin untuk hidup lebih layak,” ucapnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir menambahkan, tahun ini pihaknya secara masif menjalankan program Rutilahu dan SPALD-S yang tersebar di hampir seluruh kecamatan se – Kabupaten Bekasi.
“Jadi untuk SPALD-S di Kabupaten Bekasi di tahun 2023 itu kurang lebih ada sebanyak 1.825 titik yang tersebar di 22 desa di 12 kecamatan. Sedangkan untuk program Rutilahu tahun 2023 kurang lebih 2.500 teresebar di 180 desa,” jelas Chaidir.
Sepanjang bergulirnya kedua program tersebut, pihaknya terus bekerjasama dengan dinas atau SKPD terkait dalam menentukan warga-warga yang masuk kategori tidak mampu atau daerah yang stuntingnya tinggi sehingga jangkauan dari kedua program ini dapat tepat sasaran.
” kita coba eksekusi di sarana dan prasananya, mudah-mudahan angka kemiskinan ektrem dan stunting ini bisa ditangani,” terangnya. (kb)