CIKARANG PUSAT – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam turut menyoroti progres pencapaian pembangunan insfratruktur yang di biayai APBD Kabupaten Bekasi yang saat ini masih berlangsung di lapangan.
Penegasan itu di katakannya pada saat dilakukan rapat kerja antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan jajaran komisi III.
“Kita sudah menegaskan kepada dinas terkait ketika proses pembangunan tengah berlangsung dan berjalan maka di perlukan semacam perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan yang ketat,” ujar dia kepada Kabarinbekasi.com
Menurut pria yang duduk lewat hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) dapil VI Cikarang Utara, Karang Bahagia, dan Cikarang Timur ini mengatakan jangan sampai di lapangan ditemukan perancananya, konsultan, bahkan pelaksana adalah orang yang sama.
“Kita minta ke dinas supaya pihak ketiga terutama para kontraktor di lapangan yang hasil pekerjaannya tidak bagus lebih baik di blacklist saja,” terang dia.
Politisi PKS ini mengatakan ketidakberanian Dinas patut di pertanyakan. Kenapa dinas takut ambil tindakan tegas memblacklist para kontraktor yang jelas-jelas merugikan daerah.
“Perlu kita telusuri juga persoalan ini, apakah ada oknum dinas yang turut bermain,” kata kata pria yang tinggal di Cikarang Utara.
Oknum dinas ini segera bertobat, jangan segelintir oknum ini ada istilah “karena nila setitik rusak susu sebelanga”. Tentunya kita tidak mau ini terjadi karena ada kasus sehingga di panggil penegak hukum,” sambung dia.
Disinggung apakah setuju dengan sistem blacklist bagi kontraktor yang nakal? Dirinya sangat setuju. Bahkan pada saat rapat pembahasan Rancangan APBD dimana dinas terkait disitu pada kumpul dengan komisi III dan memberi respon ok dan biasa saja.
“Kalau hal seperti itu tidak juga mendapatkan respon dari dinas, maka kita dari komisi III bisa saja membuat rekomendasi kepada BPK atau Kejaksaan untuk meminta dilakukannya audit,” papar dia.
Hal seperti itu sebetulnya sangat tidak kita inginkan, bahkan dirinya selaku bagian dari anggota komisi III DPRD Kabupaten Bekasi justru menginginkan hasil pembangunan insfratruktur Kabupaten Bekasi yang di biayai APBD bisa menghasilkan kualitas yang baik, bagus bahkan bisa bertahan lama sebagaimana harapan masyarakat turut menikmati hasil pembangunan. (dj)
