Kabarinbekasi.com, Cikarang Pusat — Solidaritas wartawan se-Bekasi Raya bersiap menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis, 15 Oktober 2026. Aksi ini dipicu dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dan membawa tuntutan evaluasi terhadap pejabat terkait.
Gerakan tersebut melibatkan sejumlah organisasi pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) DPD Kabupaten Bekasi, serta organisasi dan komunitas wartawan lainnya.
Mengusung tema “Satukan Suara, Nyalakan Keberanian”, aksi ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Sebelum menuju lokasi, peserta direncanakan berkumpul di Gedung Juang pada pukul 07.30 WIB dan berangkat bersama pukul 08.15 WIB.
Persoalan yang melatarbelakangi aksi tersebut berkaitan dengan dugaan penghinaan, perlakuan merendahkan martabat, dan penghambatan tugas jurnalistik yang dialami Kimsan Indra Simaremare, wartawan media PostKeadilan, ketika melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, pada 6 Oktober 2026. Dugaan tersebut menjadi perhatian kalangan wartawan karena menyangkut hubungan antara pejabat publik, kebebasan pers, dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Tiga tuntutan menjadi sorotan
Dalam seruan solidaritas yang dipublikasikan Media Bela Rakyat, terdapat tiga tuntutan utama yang akan disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pertama, mendorong evaluasi dan pertanggungjawaban pejabat terkait berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif. Kedua, meminta komitmen pemerintah daerah untuk menghormati martabat insan pers dan membangun komunikasi profesional dengan wartawan. Ketiga, mengawal penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum apabila ditemukan dasar yang cukup untuk menindaklanjutinya.
Tuntutan tersebut menempatkan persoalan ini lebih luas daripada perselisihan antara individu. Bagi kalangan pers, proses konfirmasi dan klarifikasi merupakan bagian penting dari kerja jurnalistik untuk menguji informasi sebelum disampaikan kepada publik.
Karena itu, hubungan antara pemerintah dan wartawan idealnya dibangun melalui keterbukaan, komunikasi yang profesional, dan penghormatan terhadap fungsi masing-masing. Pejabat publik berhak memberikan klarifikasi atas pertanyaan wartawan, sementara wartawan berkewajiban menjalankan tugas secara akurat, berimbang, dan sesuai kode etik.
Namun, dugaan pelanggaran tidak dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan pernyataan salah satu pihak. Pemeriksaan terhadap kronologi, bukti, dan keterangan pihak-pihak terkait tetap diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan secara adil.
Kebebasan pers menyangkut hak masyarakat
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Pasal 6 undang-undang tersebut juga menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, menyampaikan kritik, serta memberikan koreksi dan saran bagi kepentingan umum.
Dengan demikian, persoalan yang menyangkut pelaksanaan tugas jurnalistik tidak hanya relevan bagi komunitas wartawan. Keterbukaan informasi turut memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah, menilai pelayanan publik, dan mengawasi penggunaan kewenangan.
Apabila komunikasi antara pejabat dan pers berjalan baik, masyarakat berpeluang memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terverifikasi. Sebaliknya, konflik yang tidak ditangani secara terbuka berisiko memperpanjang polemik dan mengikis kepercayaan publik.
Atas dasar itu, penyelesaian persoalan melalui klarifikasi dan evaluasi yang transparan menjadi penting. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai ketentuan. Jika terdapat perbedaan keterangan, masing-masing pihak perlu diberi ruang untuk menyampaikan penjelasan.
Aksi damai diharapkan membuka ruang dialog
Penyelenggara menyatakan aksi solidaritas tersebut diarahkan untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat. Konsolidasi lintas organisasi juga diharapkan menunjukkan bahwa perbedaan media maupun organisasi tidak menghilangkan kepentingan bersama dalam menjaga profesionalisme jurnalistik.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merespons persoalan secara terbuka dan menjelaskan langkah yang akan ditempuh. Respons yang objektif dapat membantu mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memperkuat hubungan kerja antara birokrasi dan media.
Aksi 15 Oktober ini pada akhirnya menjadi momentum untuk menguji komitmen bersama terhadap kebebasan pers dan akuntabilitas pejabat publik. Tujuannya bukan menghakimi sebelum pemeriksaan, melainkan memastikan setiap persoalan memperoleh penanganan yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kebebasan pers bukan semata kepentingan wartawan. Di dalamnya terdapat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan dengan kehidupan mereka. (*)
