KabarinBekasi, PEBAYURAN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau saluran irigasi BKG di wilayah utara Kabupaten Bekasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), Perum Jasa Tirta (PJT), BPBD, Dinas Pertanian, Forkopimcam Pebayuran, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan petani sebagai tindak lanjut atas keluhan kekeringan yang dialami petani.
Hasil peninjauan menemukan sejumlah persoalan yang menghambat distribusi air ke lahan pertanian, mulai dari kerusakan pintu air, pendangkalan saluran, hingga penumpukan eceng gondok yang menghambat aliran air menuju wilayah hilir.
”Setelah kami cek langsung di lapangan, memang ada beberapa titik yang harus segera diperbaiki. Ini menjadi tindak lanjut dari aspirasi petani yang sebelumnya datang ke kantor,” kata Asep.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di BKG 6. Bangunan pintu air di lokasi tersebut mengalami kerusakan sehingga hanya satu dari empat pintu yang masih berfungsi. Karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi dengan BBWS untuk mempercepat perbaikannya.
Di ruas BKG 15 hingga BKG 16, pemerintah juga menemukan tumpukan eceng gondok sepanjang sekitar 200 meter yang menghambat aliran air. Pemkab Bekasi berencana menurunkan alat berat untuk membersihkan saluran tersebut dalam waktu dekat.
Selain itu, empat jembatan di sepanjang BKG 16 hingga BKG 25 dinilai terlalu rendah sehingga menjadi titik penumpukan eceng gondok. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak dapat mengalir optimal hingga BKG 38 yang melayani kawasan pertanian Desa Karangharja.
Menurut Asep, apabila penanganan oleh BBWS belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan mengusulkan pembangunan jembatan melalui APBD Perubahan.
Pemkab Bekasi juga akan menggelar rapat koordinasi bersama BBWS, PJT, dan perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah teknis percepatan normalisasi saluran.
”Kami ingin penanganan dilakukan secepat mungkin. Jika hasil rapat sudah menghasilkan kesepakatan, awal pekan depan alat berat diharapkan sudah mulai bekerja melakukan normalisasi,” ujarnya.
Asep menegaskan normalisasi saluran irigasi tidak hanya bertujuan mengatasi kekeringan pada musim kemarau, tetapi juga meningkatkan kapasitas saluran sebagai upaya mengurangi risiko banjir saat musim hujan.
Ia juga mengimbau masyarakat menjaga kebersihan saluran irigasi dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemerintah melakukan normalisasi, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga saluran air agar fungsi irigasi tetap optimal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Asep turut menyoroti persoalan distribusi solar subsidi bagi operasional alat pertanian seperti traktor dan combine harvester. Ia meminta pengelola SPBU yang berminat melayani kebutuhan BBM subsidi sektor pertanian agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang siap memfasilitasi proses rekomendasi sesuai ketentuan.
Sementara itu, Camat Pebayuran Hasim Adnan Adha mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang turun langsung meninjau lokasi terdampak kekeringan dj Wilayah Kecamatan Pebayuran.
Ia mengatakan saat ini terdapat empat desa di Kecamatan Pebayuran yang mengalami kekeringan akibat terganggunya pasokan air irigasi.
”Kami berharap hasil kunjungan ini menjadi solusi agar air bisa kembali mengalir hingga Karangharja dan Karangsegar. Dengan begitu petani dapat segera kembali menanam dan produktivitas pertanian bisa terjaga,” kata Hasim.(kb)
